1. Latar Belakang
Pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan bagi seluruh warga Negara harus secara terus-menerus diwujudkan, dengan kebijakan pemerintah tentang wajib belajar pendidikan dasar yang dimulai tahun 1984 secara kuantitas telah berhasil dengan baik, akan tetapi dari sisi kualitas masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, yakni tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas memasuki abad 21. Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan oleh pemerintah, dengan pendirian gedung sekolah baru maupun program rehabilitasi sekolah lama secara berkala terus dilakukan demi tercapainya upaya memperbaiki mutu pendidikan nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas guru adalah dengan berbagai penataran mata pelajaran, mendorong kegiatan MGMP secara berkesinambungan, serta mendorong guru-guru untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2 atau S3.
Demikian pula perbaikan kurikulum yang dilakukan pemerintah pusat melalui puskur, dari kurikulum 1968 ke kurikulum 1975, kemudian kurikulum 1984, kurikulum 1994 dan tahun 2004 diberlakukan KBK, terakhir 2006 diberlakukan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang proses pembuatannya bisa dilakukan oleh guru sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Pada bidang pembiayaan pendidikan pemerintah juga sudah menganggarkan dana sesuai dengan undang-undang yaitu mencapai 20 persen dari anggaran nasional. Biaya itu secara bertah dialokasikan untuk memenuhi perlengkapan pendidikan, buku-buku dan bahan pustaka, sarana prasarana serta kesejahteraan pendidik seperti adanya tunjangan sertifikasi pendidikan.
Di SMP Negeri 9 Muaro Jambi sebagai salah satu lembaga pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional juga sudah mendapatkan berbagai kebijakan pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan, baik itu pada sektor pembiayaan seperti anggaran rutin sekolah , program beasiswa prestasi dan siswa tidak mampu, bantuan operasional manajemen mutu dan lain sejenisnya. Sedangkan pada bidang kurikulum SMP Negeri 9 Muaro Jambi telah mengadakan pengembangan Kurikulum KTSP pada proses pembelajaran, bahkan untuk lebih memahami dan mendalami KTSP telah diadakan beberapa kali pelatihan penyempurnaan kuruikulum KTSP baik di SMP Negeri 9 Muaro Jambi atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi. Semuannya itu dilakukan dalam rangka mencapai target sebagai sekolah yang berstandar nasional (SSN).
Semua program yang dilakukan disekolah tentu tidak ada yang sempurna untuk itu sekolah harus mau menerima masukan dari pihak lain yang bertujuan memajukan sekolah. Sekolah harus bersifat terbuka dan transparan dalam penyampaian program kepada masyarakat, sehingga sekolah dapat bersaing dan mendapatkan tempat dimata masyarakat. Salah-satu program yang harus juga mendapatkan perhatian adalah program penyampaian ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh sekolah, sekolah harus menyediakan tempat dimana masyarakat dapat menyampaikan masukan dan kritikan sehingga antara sekolah dengan masyarakat tidak terjadi salah komunikasi, diantaranya ketidak puasan peserta didik tentang nilai hasil belajar yang bisa di sampaikan melalui prosedur yang sudah disepakati oleh komponen yang berkepentingan dalam suatu sekolah.
2. Dasar Hukum
1. UUD 1945
2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Sisdiknas
4. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
5. Keputusan Rapat Rutin Sekolah dengan Komite Tentang Pembentukan POS
6. SK. Kepala Sekolah No. tentang POS.
3 Defenisi Operasional
1. POS ketidakpuasan dan penyelesaian hasil belajar adalah prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh SMP Negeri 9 Muaro Jambi yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasaan siswa dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar.
2. Nilai adalah sesuatu yang mempunyai arti baik atau buruk, bagus atau jelek dan sebagainya.
3. Hasil belajar pada suatu mata pelajaran adalah hasil yang berupa angka yang diperoleh oleh siswa SMP Negeri 9 Muaro Jambi yang mempresentasikan pencapaian kompetensi (KKM) yang standar kompetensi didasarkan pada tuntutan kelulusan pada mata pelajaran tersebut.
4. Ketidakpuasaan hasil belajar adalah suatu ketidakadilan yang dialami siswa setelah mendapat nilai hasil belajar pada mata pelajaran tertentu di SMP Negeri 9 Muaro Jambi.
4 Tujuan dan Manfaat
1. Memberikan perlindungan hukum terhadap guru.
2. Untuk memberikan informasi kepada siswa, orangtua/wali siswa tentang tata cara penyampaian ketidakpuasaan dan penyelesaiannya guna menghindari terjadinya kesalahpahaman antara guru, siswa dan orangtua/ wali siswa.
3. Untuk melayani keluhan siswa, orangtua/wali siswa yang berhubungan dengan nilai hasil belajar pada mata pelajaran tertentu.
4. Untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi semua kepuasan bagi peserta didik.
5. Upaya perbaikan proses dan penilaian hasil belajar pada mata pelajaran tertentu.
6. Untuk memberikan informasi kepada siswa, orangtua/wali siswa tentang tata cara penyelesaian ketidakpuasan hasil belajar pada mata pelajaran tertentu.
7. Untuk dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas baik itu prosesnya maupun dari nilai akhirnya.
8. Untuk Memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada semua yang berkepentingan dengan dunia pendidikan bahwasanya nilai hasil belajar bisa diakses oleh semua orang.
9. Melaksanakan pelayanan yang maksimal kepada semua orang yang ingin mengetahui informasi tentang nilai hasil belajar siswa.
5. Distribusi
1. POS ini didistribusikan kepada semua orangtua siswa atas hasil yang didapat oleh anaknya waktu proses pembelajaran di sekolah.
2. POS ini disampaikan dan ditembuskan kepada Dewan Komite sekolah untuk mengetahui proses dan hasilnya.
3. POS ini sampaikan kepada semua warga sekolah yang langsung berhubungan dengan siswa dalam proses penilaian hasil belajar.
4. POS ini disampaikan kepada instansi yang terkait seperti dinas pendidikan dan kebudayaan, pemangku/pengambil kebijakan lain.
6. Prosedur dan Mekanisme
1. Siswa yang tiak puas terhadap penilaian yang diberikan oleh pengampu mata pelajaran di SMP Negeri 9 Muaro Jambi diberikan hak mengajukan keberatan secara tertulis dengan melampirkan bukti hasil belajar yang diterima langsung pada guru yang bersangkutan.
2. Penyampaian ketidakpuasan nilai hasil belajar (ulangan harian, ulangan tengah semester) dilakukan paling lambat satu minggu setelah nilai hasil belajar diberikan kepada siswa.
3. Penyampaian ketidakpuasan hasil belajar (raport) kepada wali kelas dilakukan paling lambat satu minggu setelah hari efektif belajar dimulai.
4. Guru mata pelajaran memberikan informasi secara lengkap instrumen penilaian yang digunakannya.
5. Dengan instrumen penilaian, guru menilai kembali lembar jawaban siswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
6. Bilamana terjadi perbedaan hasil maka diadakan perbaikan.
7 Unsur-unsur yang menyetujui
Dengan mengucapkan syukur kepada Allah YME dan terimakasih terhadap pihak pihak yang telah membantu dan bekerja sama dalam penyusunan POS ketidakpuasan dan penyampaian ketidakpuasan hasil belajar SMP Negeri 9 Mauro Jambi Menetapkan dan Memutuskan Pemberlakuannya sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jambi
Tanggal : 15 Februari 2012
Unsur-Unsur Yang Menyetujui
Tim Penyusun Pemeriksa Yang Menyetujui
